undang undang no 10 tahun 2009
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. From Wikimedia Commons, the free media repository. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut Jun 4, 2021 · Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.2012/No. -. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek penting dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 42, LN. 2009/ No. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber Kepariwisataan - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.pdf. Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Signature pending Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 11, Tambahan Lembaran Negara nomor 4966 merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan. 2009. Undang-undang (UU) tentang Kearsipan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan: T. Undang-undang (UU) NO. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. Kelengkapan Data: Unduh. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No 10 Tahun 2009) Menimbang. UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. 2009. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. 34 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 . Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya Menimbang: a. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 10: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan Jumlah Tayang. 2009/ No. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. HAK DAN KEWAJIBAN 4. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I. 2009/ No.U. UPAYA KESEHATAN 7. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat dalam kepariwisataan, serta prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. I. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. e. 5071, LL SETNEG : 52 HLM. UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN. ASAS DAN TUJUAN 3. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM Anonim. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II Tipe Dokumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. 2. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II Request a review. 2009/ No. Pendahuluan yang diawali dengan latar belakang terhadap pentingnya tesis ini. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 10: Tahun: 2009: Tentang: KEPARIWISATAAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 16 Januari 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Kepariwisataan - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. : a. 10 Tahun 2009 Tentang. 5071, LL SETNEG : 52 HLM. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Mengingat : 1. Hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 .211, TLN NO. Unduh dokumen lengkapnya di sini. Judul. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8.U. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Produk hukum sendiri yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila memberikan 2009 Undang-undang (UU) NO. ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM. Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan; Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2009. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. HAK DAN KEWAJIBAN 4. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.. Politik hukum memotori perbuatan-perbuatan politik dalam ranah hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek penting dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2009/ No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Undang-undang (UU) NO. 1. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 149, TLN No. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG. Judul. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.com jelaskan sebagai berikut. ASAS DAN TUJUAN 3. 10 tahun 2009 2009. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5.pdf. Badan / Pengarang: Indonesia. KETENTUAN UMUM 2. 52, LN. Jump to navigation Jump to search CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang); b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir); c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya Mengingat : 1.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Jump to navigation Jump to search Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan T. kitab suci atau simbol keagamaan. UMUM. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 152 , TLN NO.TAHUN 2009 . BAB IV Pembanguna Kepariwisataan (Pasal 6 – Pasal 11). menguak tabir isu hukum bahwa pada Pasal 5 Undang – Undang No. 43, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. From Wikimedia Commons, the free media repository. -. : 253 Kali Tayang. 5080, LL SETNEG : 36 HLM Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Harmonisasi Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Analisis sinkronisasi secara horizontal dilakukan antara UU No. Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan I. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. 10 Tahun 2009. 150, TLN NO. 52, LN. Bab I. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.E. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Undang-undang (UU) NO.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB II Asas, Fungsi, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4). bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana Kepariwisataan Berdasarkan Undang – undang No. 10, LN. TB Simatupang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 161, TLN NO. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Pasal 1. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. Undang-undang (UU) NO.18/HM. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya Jan 15, 2009 · Kepariwisataan - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. 16, LN. 10 Tahun 2009 Tentang. 152 , TLN NO.MATERI POKOK PERATURAN. 2009/ No. Peraturan Perundang-undangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 161, TLN NO. Bab I. 150, TLN NO. : a. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. 16, LN. Pendahuluan yang diawali dengan latar belakang terhadap pentingnya tesis ini. -. UMUM. 10 tahun 2009 2009. Permenbudpar No. Didalamnya, tertulis berbagai aturan penyelenggaraan kepariwisataan dan jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No 10 Tahun 2009) Menimbang. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber Jan 15, 2009 · Kepariwisataan - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. a. KETENTUAN PENUTUP. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Gelar Jika Undang-Undang 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan lebih menitik beratkan kepada usaha pariwisata, maka dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan memiliki pengaturan yang meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5080, LL SETNEG : 36 HLM Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 41. 2009/ No. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1. 2009/ No. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang 2009 Undang-undang (UU) NO. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. HAK DAN KEWAJIBAN 4. UPAYA KESEHATAN 7. Learn more. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. 43, LN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2009 Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan termasuk Undang-Undang yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945, namun k arena Kepariwisataan ini merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi negara, merupakan sektor utama pembangunan ekonomi nasional dan juga memanfaatkan SDA, maka bentuk Undang-Undang sudah tepat. 161, TLN NO. KETENTUAN UMUM 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Sep 23, 2009 · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan; Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2009. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak) a. BAB III Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan (Pasal 5). Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. -. 42, LN. Setidaknya, ada 13 Usaha Pariwisata yang akan visitciamis. 5069, LL SETNEG : 25 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana Kepariwisataan Berdasarkan Undang – undang No.TAHUN 2009 . Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat dalam kepariwisataan, serta prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Kementerian Sekretariat Negara.211, TLN NO. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.001/MKP/2011. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. AD Premier 9th floor, Jl.